BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Terbentuknya suatu negara atau pemerintahan (aparat penyelenggara negara), secara filosifis, antara lain memang ditujukan untuk mencegah dan menghindari, setidak-tidaknya mengurangi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi didalam masyarakat. Beberapa teori menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk memelihara dan menjamin hak-hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, hak merdeka dan hak atas harta sendiri (John Locke), untuk mencapai the greatest happines of the greatest number (John Stuart Mill), menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang bagi seluruh umat manusia (Dante).
Sedangkan James Wilford Garner membagi tujuan negara menjadi 3(tiga), yaitu tujuan asli ialah pemeliharaan perdamaian, ketertiban, keamanan dan keadilan, tujuan sekunder ialah kesejahteraan warga negara, dan tujuan memajukan peradaban. Pakar lain menyebutkan bahwa fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, dan menegakkan keadilan. Ini berarti pula bahwa fungsi negara dan pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi warganya, baik dibidang politik maupun sosial ekonomi. Oleh karenanya tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah, dan sebagainya. Tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurzorg) ini merupakan tugas dari negara yang berbentuk Welfare State atau Negara Hukum yang Baru dan Dinamis, atau Negara Hukum Material atau Negara Administratif. Sebelum konsep Negara Kesejahteraan dikenal, yang muncul dalam praktek kenegaraan adalah konsep Political State (Negara Politik) dan Legal State (Negara Hukum yang Statis).
Para pakar birokrasi bermula merumuskan pendapatnya karena melihat masih banyaknya organisasi yaqg berkerja secara sembrono, tanpa pembagian tugas, tidak ada aturan hukum, terlalu pandang buIll, memilih personalia, nepotisme, tradisional, primordial, tidak logis mengambil keputusan, kurang bertanggung jawab, bebas dankurang disiplin, serta tidak sistematis dalam perumusan kebijakan.
Tetapi kemudian pada masing-masing organisasi yang mencoba menjalankan, dimodifikasi oleh budaya dan kebiasaan setempat. Bentuk paling ekstrem dari birokrasi tersebut sudah barang tentu kekakuan sentralistis, para tenaga kerja diperlakukan sebagai robot yang terikat pada aturan ruang dan waktu, sedangkan para pemikir di tingkat atas melulu hanya mengandalkan logika tanpa perasaan, kendati seharusnya antara logika, etika, dan estetika saling berdialektika.
Karena itu diperlukan balance untuk menyeimbangkan birokrasi itu sendiri, maksudnya, birokrasi tersebut diselenggarakan dengan tetap memrerhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Tugas yang satu dengan lainnya dapat dikoordinasikan.
b. Terkadang perlu kebijaksanaall di luar peraturan yang telah berjalan.
c. Adanya kiat (seni cara) menyelenggarakan sesuatu yang mung-
kin berkonotasi rasa yang irrasional.
d.Wewenang bawahan untuk memberi saran yang produktif.
e. Pembagian tugas lebih desentralistis demokratis.
1.2 TEORI-TEORI
Beberapa orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain sebagai berikut :
1. Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengetjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do).[1]
2. Menurut Re. Chandler dan Jc. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-surnberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik. [2]
3. Menurut A. Hoogerwerf, kebijakan publik sebagai unsur penting dari poJitik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.[3]
4. Menurut Anderson, Kebijaksanaan Publik (Public Policy) adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.
5. Menurut Arnold Rose, kebijaksanaan publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan (dalam pemerintahan).
6. Menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminilitas, perkotaan dan lainlain.
7. Menurut Carl Friedrick, kebijaksanaan pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.
BAB II
PERMASALAHAN
Untuk memahami beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat, di antaranya dapat disebutkan:
1. memperlambat proses penyelesaian pemberian izin;
2. mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung,
keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis;
3. alasan kesibukan melaksanakan tugas lain;
4. sulit dihubungi;
5. senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata "sedang diproses".
Pembenahan sistem pelayanan aparatur sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimanapun pelayanan aparatur akan menentukan mati-hidupnya aktivitas publik, karena mereka harus melalui perizinan dan peraturan-peraturan pemerintahan. Utamanya terkait kegiatan investasi.
Identifikasi ini adalah sedikit dari banyak masalah dalam birokrasi pemerintahan dewasa ini. Sebab selain masalah tersebut, juga persoalan birokrasi sang at terkait dengan persoalan kelembagaan karena juga turut menyumbang pada terciptanya kompleksitas dan kerumitan (red tape) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
BAB III
PEMBAHASAN
A.DEFINISI ETIKA
Dalam Ensiklopedi Indonesia, Etika disebut sebagai “Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana PATUTnya manusia hidup dalam masyarakat ; apa yang BAIK dan apa yang BURUK”. Sedangkan secara etimologis, Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti KEBIASAAN atau WATAK. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah Etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang BAIK maupun kebiasaan atau watak BURUK. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya.
Sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut patut atau tidak sepatutnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah Etika sering dipersamakan atau dipergunakan secara bergantian dengan istilah Moral, Norma dan Etiket. Beberapa pakar /kalangan tidak membedakannya secara prinsip, Sedangkan sebagian lain memberikan pembedaan-pembedaan sebagai berikut :
1. Prof. Judistira K. Garna dan Wahyudi Kumorotomo[4]
Moral menyatakan tindakan / perbuatan lahiriah seseorang, atau daya dorong internal untuk mengarah kepada perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Sedangkan Etika tidak hanya menyangkut tindakan lahiriah, tetapi juga nilai mengapa dia bertindak demikian. Etika tumbuh dari pengetahuan seseorang yang diberi makna kesepakatan sosial, dan dijadikan acuan / tolok ukur moralitas masyarakat.
2. Robert C. Solomon[5]
Moral menekankan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus (misalnya rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa), diluar ketaatan pada peraturan. Sedangkan Etika berkenaan dengan dua hal : 1) disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut manusia beserta pembenarannya, dan 2) hukum yang mengatur tingkah laku manusia.
3. William K. Frankena dalam Kumorotomo (1994 : 7)
Etika mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Moralitas merupakan instrumen kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Dengan demikian, moralitas akan serupa dengan hukum disatu pihak dan dengan etiket dipihak lain. Bedanya dengan etiket, moralitas memiliki pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang ‘kebenaran’ dan ‘keharusan’. Disamping itu, moralitas juga dapat dibedakan dengan hukum, sebab ia tidak dapat diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Demikian pula sanksi dalam moralitas tidak melinatkan paksaan fisik atau ancaman, melainkan lebih bersifat internal misalnya berwujud rasa bersalah, malu, dan sejenisnya.
B. SUMBER (PROSES PEMBENTUKAN) & IMPLEMENTASI ETIKA
Munculnya Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku dapat terbentuk dalam dua macam proses, yaitu :
1. Secara alamiah terbentuk dari dalam (internal) diri manusia karena pemahaman dan keyakinan terhadap suatu nilai-nilai tertentu (khususnya agama / religi).
2. Diciptakan oleh aturan-aturan eksternal yang disepakati secara kolektif, misalnya sumpah jabatan, disiplin, dan sebagainya. Sumpah jabatan dan
peraturan disiplin PNS, pada gilirannya akan membentuk etika birokrasi. Sedangkan kasus Singapura menunjukkan bahwa etika berdisiplin (antri membuang sampah) dibentuk oleh denda yang sangat besar pelanggarnya.
Sementara itu, implementasi Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku juga dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yakni internal (kedalam) dan eksternal (keluar). Dari aspek ‘kedalam’, seseorang akan selalu bertingkah laku baik meskipun tidak ada orang lain disekitarnya. Dalam hal ini, etika lebih dimaknakan sebagai moral. Sedangkan dalam aspek ‘keluar’, implementasi Etika akan berbentuk sikap / perbuatan / perilaku yang baik dalam kaitan interaksi dengan orang / pihak lain.
C. MENGELOLA KEBIJAKAN
Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Sebab kesahihan kebijakan publik apa pun dari pemerintahan terletak di sana. Dialog dengan publik adalah kebenaran
1. S. P. Siagian. PatologiBirokrasi. (Jakarta: BumiAksara, 1996), him. 39. Dalam kenyataannya, pendapat ini mendapat dukungan dari banyak pihak, oleh sebab banyak pelayanan birokrasi yang diterima oleh publik kurang atau tidak sesuai dengan kebijakan yang sah.
2. Arif Budiman dan Ph. Quarks Van Ufford. Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan Birokrasi di Negara Berkembang. (Jakarta: Gramedia, 1998), him. 39. Kenyataan yang dijelaskan tersebut sungguh benar terjadi di Indonesia, sebagaimana perusahaan Sony yang memindahkan temp at usahanya ke Malaysia dan beberapa perusahaan lain memindahkan temp at produksinya di Vietnam dengan salah satu alasan, pelayanan birokrasi di Indonesia berbelitbelit dan berbiaya tinggi.
3. Dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia, setiap pergantian presidenjuga selalu diikuti perubahan struktur kabinet. Perubahan tersebut terkait dengan penambahan dan pembentukan departemen, penggabungan departemen maupun pembubaran departemen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik, pertimbangan objektif dan subjektif oleh presiden yang baru. Untuk Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2009), kabinetnya lebih besar dari pemerintahan sebelumnya sehingga dapat dinilai sebagai bentuk perluasan birokrasi pemerintahan (enlargement of bureaucracies).
suatu kebijakan dan menjadi saran utama untuk kebijakan yang siap digunakan. Perbincangan mengenai partisipasi dalam pengelolaan sektor publik telah lama mendapat perhatian serius di berbagai negara.
Di negara maju[1][1] Mohammad Agus Yusoff dan Rusman Ghazali. Otonomi Daerah, Partisipasi dan
[2] RC. Chandler & iC. Plano. The Public Administration Dictionary, CA ABC CLIO Inc, Santa Barbara, 1988.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar